DISKUSI KDD DAN PEMERINTAH DESA NANGGELA DORONG PEMENUHAN HAK DIFABEL MASUK RKPDes DAN APBDes
Nanggela, 26 Mei 2026 — Desa Nanggela kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif melalui kegiatan diskusi bersama Kelompok Difabel Desa (KDD) yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Nanggela. Kegiatan ini difasilitasi untuk memastikan poin-poin dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas dapat masuk ke dalam RKPDes dan APBDes.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong program-program yang berpihak kepada difabel. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan kuwu selama dua tahun serta telah dimilikinya Perdes Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, pemerintah desa menegaskan bahwa pemenuhan hak difabel telah dimasukkan ke dalam RKPDes dan APBDes sebagai bagian dari pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekretaris Desa Nanggela, Eriyana Mulya, menyampaikan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak difabel benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa.
“Dengan adanya Perdes Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, pemerintah Desa Nanggela memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak difabel benar-benar masuk dalam perencanaan pembangunan desa. Karena itu, program pemberdayaan dan pemenuhan hak difabel sudah mulai kami masukkan ke dalam RKPDes dan APBDes agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa anggaran pemberdayaan difabel Desa Nanggela tahun 2025 telah masuk ke dalam RKPDes dan APBDes melalui usulan teman-teman difabel dalam forum desa. Langkah ini menjadi bentuk nyata keterlibatan difabel dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Selain itu, KDD mengusulkan adanya pelatihan packaging dan digital marketing guna mendukung pengembangan usaha kelompok difabel di desa. Usulan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah desa.
Bendahara desa menyampaikan bahwa ke depan direncanakan akan ada pelatihan terkait packaging dan digital marketing dari KDMP yang nantinya akan digabungkan bersama ibu-ibu PKK. Program tersebut masih akan dipastikan kembali kepada pihak yang memegang data dan penanggung jawab kegiatan. Rencananya, kegiatan ini akan berkolaborasi dengan Disperindag atau Diskop sebagai fasilitator pelatihan.
Sementara itu, pengajuan bantuan sosial bagi difabel juga telah diajukan oleh pemerintah desa dan saat ini masih dalam proses. Hingga saat ini belum ada penerima yang mendapatkan bantuan tersebut.
Pertemuan kali ini menunjukkan perkembangan positif, di mana anggota KDD terlihat lebih aktif dibandingkan pertemuan sebelumnya. Beberapa anggota secara langsung menyampaikan pendapat, kebutuhan, serta usulan kepada pemerintah desa. Hal ini menunjukkan meningkatnya rasa percaya diri dan keterlibatan difabel dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan Program SOLIDER yang dijalankan oleh FKDC sebagai mitra SIGAB Indonesia dengan dukungan Pemerintah Australia–Indonesia melalui Program INKLUSI.